Seyogyanya pembangunan itu untuk kemaslahatan rakyat banyak, untuk siapakah proyek kereta cepat ini?
Saya bukanlah orang yang antipati dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung tetapi hanya ingin pemerintah taat aturan, Kalau pemerintah tidak taat aturan bagaimana dengan masyarakat?
Sejarahnya kereta cepat ini, setahu saya, PT KAI mengajukan proposal kereta cepat JKT-SBY, untuk tujuan ini dibangun secara bertahap yaitu JKT_BDG terlebih dahulu, tetapi proposal ini memakai jalur lama, bukan jalur baru seperti perusahaan cina ini. Berikut catatan yang menjadi perhatian dalam proyek kereta cepat ini..
1. AMDAL
Carut marutnya izin AMDAL yang dikeluarkan Kementrian KLH membuat kening berkerut, mungkin pengeluaran AMDAL tercepat sepanjang sejarah, 1 bulan. Walau saya dulu kuliah tentang ekologi hanya sesaat dan sudah lama tidak terpakai ilmunya, tetapi lumayanlah masih ingat beberapa hal tentang AMDAL. Ini adalah proyek angkutan masal, menyangkut nyawa banyak orang, tidak hanya penumpang tetapi juga penduduk di sekitar jalur. Data apa yang digunakan ketika mengambil keputusan, data sekunder seperti apa yang digunakan dalam pengajuan AMDAL? Seperti yang kita ketahui, jalur JKT-BDG tanahnya gembur, rawan longsor, sebaiknya analisa dampak dilakukan pada dua musim, saat musim kemarau dan musim hujan supaya meminimalisir bencana. Mempercepat perijinan tetapi bukan seperti ini caranya, potong kompas dibagian yang penting, banyak aturan yang dilanggar dalam hal ini. Dalam sebuah wawancara bu menteri bilang kalau belum ada analisa dampak bencananya..dueng...belum lagi sosialisasi, saya tidak yakin penduduk disekitar sudah tahu rumahnya akan kena gusur, saya baru melihat iklan kereta cepat ini tanggal 4 Februari. Bahkan di pada 18 Februari diberitakan 5 perusahaan ( 2 diantara PT artha dan PT Samp) di Karawang mengajukan protes ke Bapeda Karawang karena mereka akan kena gusur proyek kereta cepat. Dan saya yakin penduduk di Bekasi (Jatiasih dan sekitarnya) pasti dak tahu kalau mereka akan kena gusur juga. saya berharap Walhi dapat dengan segera mendapat dokumen yang dibutuhkan untuk tuntutan ke PTUN.
2. Dampak Ekologis dari Kota Bandung
Dengan adanya kereta cepat diharapkan kota Bandung semakin ramai. Dalam sidang Disertasinya bbeberapa bulan lalu, Agus Kuswanto, doktor ilmu lingkungan UI, Jumlah penduduk yang terus bertambah menyebabkan daya lingkungan kota bandung defisit, daya dukung bukan hanya pada lahan, melainkan juga pada sumber air dan pangan. Jika ini dibiarkan, perkembangan kota bandung tidak akan dinikmati oleh generasi berikutnya. Saat ini saja kalau sabtu minggu penduduk bandung lebih memilih diam di rumah ketimbang bermacet ria di kota bandung.
3. Ini soal bisnis, bukan proyek pemerintah dan seberapa butuh masyarakat atas kereta cepat ini
Pemerintah selalu mengatakan ini pure bisnis, menggunakan dana bumn, swasta. Kalau memang proyek swasta mengapa sepertinya pemerintah ngotot sekali proyek ini harus jalan? Siapakah pengguna kereta cepat ini? semua kalangan atau hanya kalangan elite saja? Saat ini saja argo parahyangan 120 rb/orang, jadi kemungkinan tiket kereta cepat 300-400 rb. Untuk orang biasa seperti saya sih ogah untuk mengeluarkan uang sebanyak 700 rb supaya bisa pp jkt-bdg, lebih baik tuh uang buat beli batagor, lumpia basah, bolen atau menikmati carrot cakenya Mom's bakery.. Jadi saya meragukan keoptimisan 40.000 penumpang/hari. Ketika proyek ini dijadikan pembangunan strategis nasional, seharusnya untuk kepentingan seluruh rakyat, yang mencankup semua segmen golongan masyarakat. Dengan tarif yang mahal benarkah bisa untuk semua segmen? Kalau tidak bisa untuk semua segmen proyek ini jangan ditarik menjadi prioritas pembangunan nasional. Yang saya dengar, minggu kemarin, serikat pekerja BUMN mengajukan tuntutan pembatalan proyek ke PTUN karena khawatir dengan kebangkrutan BUMN, karena semua dana ditanggung BUMN.
4. Jumlah Stasiun
JKT-BDG dengan panjang 142.300 km, dengan 4 stasiun, Halim, karawang, walini, tegalluar. Bayangkan dengan kecepatan 300 km/jam, tidakkah terlalu banyak stasiun? Jangan-jangan baru saja ngegas sudah harus mengerem. kalau lihat kepentingannya proyek ini, harus ada stasiun walini. Design awal kereta cepat ini banyak membuat saya banyak berkerut, bisa cepet tua ini.
5. Resistensi dari AU
Kereta cepat ini stasiun awalnya menggunakan daerah Halim, dimana kita tahu adalah pangkalan pertahanan AU. AU saja sudah terganggu ketika bandara halim digunakan untuk penerbangan komersil, apalagi ketika akan didirikan stasiun kereta cepat. Stasiun akan menggusur rumah pegawai AU, kemana mereka akan pindah? seyogyanya mereka tinggal di daerah kawasan AU, supaya ketika ada panggilan pekerjaan darurat tidak terjebak kemacetan untuk mencapai pangkalan udara halim.
6. Agraria
Kalau lihat jalur yang akan dilaluinya, akan banyak penduduk kota bekasi, kabupaten bekasi, atau karawang yang tergusur. Jalur yang dilaluinya, saat ini merupakan perumahan penduduk.. Selain itu ada lahan pertanian yang digunakan. Pada UU no 41/2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, jika ada lahan pertanian yang akan dikonversikan harus ada lahan penggantinya, dimanakah lahan penggantinya? sampai saat ini pemerintah belum menginformasikannya. Hal yang sama untuk lahan perhutani yang akan digunakan proyek ini, wajib disertai dengan lahan pengganti seluas dua kali lipat dari lahan yang digunakan. Ini akan jadi masalah baru lagi. Sudahkah proyek ini memikirkan hal ini?
7. Walini
Ya, saya menyadari sejak awal, kemana jalur kereta cepat ini berlabuh..Proyek ini harus jalan supaya proyek kota modern walini menggiurkan banyak pihak untuk penjualannya. Ya, lahan perkebunan teh walini yang beberapa hektar itu, seperti yang seringkali dibicarakan Gubernur Jabar Aher dan Walikota Bandung RK, akan dialihfungsikan menjadi sebuah kota modern, kota satelit. Saat ini kebun teh wanili, asumsi saya dibiarkan sehingga tidak produktif lagi. sayang sekali, tanah yang subur harus menjadi sebuah perumahan, kalau nanti di masa datang kita ribut soal ketahanan pangan, silahkan menyesali apa yang kita lakukan saat ini.
